Borobudur Journal on Legal Services

Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo

2023-08-10T15:29:56+00:00

Bawaslu Kulon Progo mengadakan kegiatan evaluasi penyusunan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan daerah pemilihan tersebut. Kegiatan ini penting untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah diterapkan sesuai dengan tujuannya atau belum. Prinsip-prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Prinsip prinsip inilah yang dijadikan alat untuk menganalisis 5 (lima) daerah pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah beberapa prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa prinsip yang masih perlu ditingkatkan adalah prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan proporsionalitas jumlah kursi antar daerah pemilihan. Alternatif penyusunan daerah pemilihan perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Technical Note: Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia

2023-09-19T13:55:16+00:00

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya, technical note ini menyajikan langkah-langkah pengajuan perwalian anak melalui lembaga pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengajuan permohonan penetapan perwalian anak dapat dilakukan di Pengadilan. Dalam technical note ini dibatasi untuk pendaftaran perwalian di Negeri Mungkid untuk pendaftaran calon TNI. Harapannya melalui technical note ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengajuan perwalian karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Penyuluhan Hukum tentang Penggunaan Media Sosial yang Bijak Berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

2024-02-18T16:53:32+00:00

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, kekurangbijakan dalam bermedia sosial seringkali berujung pada pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi penyuluhan hukum bermedia sosial bijak berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan yaitu dengan pemberian materi dan diskusi pentingnya penggunaan media sosial sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Hasil dari program pengabidan pengabdian ini peningkatan kesadaran masyarakat akan implikasi hukum dari aktivitas online, yang dapat mengurangi angka pelanggaran UU ITE. Selain itu, juga adanya perubahan perilaku positif dalam menggunakan media sosial, yang lebih mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap hukum.

Pendampingan Pembuatan Dokumen Perjanjian Kontrak Master Franchisee Martabak Pandawa

2024-02-18T16:53:19+00:00

Franchise atau waralaba telah menjadi model bisnis yang semakin populer di dunia usaha saat ini. Proses pembentukan kerjasama waralaba tidak hanya mengandalkan kesepakatan verbal, tetapi juga melibatkan pembuatan dokumen kontrak franchise yang meminimalkan risiko hukum. Martabak Manis Pandawa menginisiasi pendampingan masyarakat di Kabupaten Magelang dalam pembuatan dokumen kontrak franchise untuk memastikan keamanan hukum dan keberlanjutan bisnis waralaba. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosisalisasi dan pendampingan penyusunanan dokumen kontrak. Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan ceramah teknik penyusunan dokumen dan pendampingan dalam penyusunannya. Hasil kegiatan mencakup pembuatan dokumen kontrak franchise memberikan hak eksklusif kepada master franchisee untuk mengelola outlet dan mendapatkan keuntungan dari pembukaan outlet baru serta kemudahan bagi dalam membuka usaha.

Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang

2024-02-19T11:23:56+00:00

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat, kerja, hingga pendidikan. Kasus bullying dan kekerasan seksual banyak terjadi dilingkungan Pendidikan karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan kelas sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan fisik, dan karena adanya sifat iri. Sehingga pencegahan bullying dan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab bagi semua orang, dengan banyaknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum mengenai anti bullying dan kekerasan seksual bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan terjadinya bullying dan kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan. Penyuluhan ini dilaksanakan dibeberapa sekolah menengah di Kabupaten Magelang dengan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan materi terjadi peningkatan pengetahuan para siswa terkait pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan para siswa dalam menjawab pertanyaan terkait karakteristik, pencegahan dan sebab terjadinya bullying dan kekerasan seksual.