Main Article Content

Abstract

Sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016, perkara yang masuk ke pengadilan untuk dilakukannya mediasi belum ada perbedaan dengan sebelum diberlakukannya peraturan mediasi yang baru. Hal ini kenyataannya cara penyelesaian sengketa dengan mediasi belum banyak membuahkan hasil. Hal tersebut, karena kemungkinan prosedur yang dilakukan oleh Hakim selaku Mediator belum sesuai sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga maksud dan tujuan dari PERMA tersebut menjadi kurang efektif dalam pelaksanaanya. Berdasarkan laporan mediasi Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan bahwa fungsi Mediator di Pengadilan Agama Mungkid tidak berjalan dengan baik dengan dibuktikan selama 2 (dua) tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga April 2021 dengan jumlah perkara 635, tingkat keberhasilan mediasi hanya 1 (satu) perkara. Sehingga bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, bahkan tujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tidak tercapai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa, menguji peran Mediator terhadap penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid, sehingga bisa diketahui mekanisme dan kesesuaian peranan tersebut dengan teori prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan untuk mengidentifikasi hambatan peran Mediator serta solusinya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang- undang dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan kepustakaan dan wawancara yang berkaitan dengan peran Mediator terhadap penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peran Mediator (Hakim) belum secara optimal melaksanakan proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Mungkid, karena tingkat keberhasilan mediasi yang hanya sedikit. Hambatannya, yaitu pertama rasio jumlah Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani sangat timpang. Kedua, kompetensi yang dimiliki Hakim, di mana belum semua Hakim memiliki sertifikat sebagai Mediator. Ketiga, kehadiran principal, di mana Mediator kadang tidak bisa hadir pada proses mediasi. Keempat, peran Hakim sekaligus menjadi Mediator itu kurang ideal. Kemudian, pihak-pihak yang tidak beritikad baik dan tidak ada niat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Solusi atas hambatan tersebut, yaitu adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung terkait kewajiban bagi setiap Hakim untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Mediator agar memiliki kompetensi sebagai Mediator dan baiknya Mediator yang bukan Hakim atau Mediator di luar pengadilan yang sudah bersertifikat lebih diberdayakan. Melihat di Pengadilan Agama Mungkid tidak adanya Mediator di luar pengadilan, artinya bahwa Mediator di luar pengadilan kurang diberdayakan untuk membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Keywords

Mediator Penyelesaian Sengketa Pengadilan Agama Mungkid

Article Details