Borobudur Law and Society Journal

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perkembangan Viktimologi

2025-04-25T21:38:29+00:00

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perkembangan viktimologi. Kekerasan seksual melalui media/platform online terhadap perempuan saat ini marak terjadi, kekerasan seksual melalui platform digital seperti pesan teks, email, chatting, maupun platform online lainnya. Bentuk kekerasan seksual melalui platform digital dilakukan dalam bentuk ancaman. Seperti melalui penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud pelaku ingin mengeksploitasi korban secara seksual. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kekerasan seksual melalui platform online,namun Undang-Undang tersebut masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di platform online. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi perlindungan korban menjadi prioritas yang harus diperhatikan dari penegak hukum dan pembentukan undang-undang serta korban kekerasan seksual sangat memungkinkan mengalami dampak psikologis dan dampak fisik.

Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang

2025-04-25T21:40:58+00:00

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat, salah satunya Kota Magelang. Di daerah Kota Magelang banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal. Sehingga Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan tentang minuman beralkohol melalui PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatiakan seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Tim Terpadu serta fakor penghambatnya dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peran tim terpadu sudah dijalankan tetapi pelaksanaanya belum optimal, karena operasi lapangan jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial

2025-04-25T21:43:07+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan mutu yang sama secara minimal dalam penelitian ini berfokus pada rehabilitasi lansia terlantar di luar panti sosial Kota Magelang tahun 2023. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dalam penerapannya belum efektif. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran dan faktor masyarakat.

Copyright Limitations within Film Review Content on YouTube Under Law Number 28 of 2014 on Copyright

2025-04-25T21:45:19+00:00

The development of technology makes access to information and communication easier. YouTube is a video sharing platform that widely used to share information about the world of entertainment, including films. This research aims to examine the suitability of film review content uploaded on YouTube with the principle of copyright limitations as stipulated in the Copyright Act. This research uses normative juridical method with statutory approach and concept approach. The results show that film review content can meet the principle of copyright limitation on the condition that it does not activate the monetisation feature provided by YouTube. The monetisation feature is a form of commercialisation that violates copyright limitations in accordance with the provisions stipulated in the Copyright Act.

Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 (Studi Kasus: Obyek Wisata Borobudur)

2025-04-25T21:46:55+00:00

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama berwisata seperti warga negara lainnya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 yang diharapkan dapat mempermudah penyandang disabilitas. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji impelementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 pada obyek wisata Borobudur dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata Borobudur. Metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi peraturan di Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan terbatasnya anggaran sehingga untuk fasilitas berwisata disabilitas masih kurang diperhatikan. Hambatan yang dihadapi yaitu anggaran membangunan fasilitas khusus disabilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang lebih baik.