Borobudur Law and Society Journal

Implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Gilang Septiantoro — 2024-01-27

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) di Kabupaten Magelang, khususnya dalam wilayah Kecamatan Salaman. Metode penelitian yang digunakan adalah non-doctrinal atau penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui kuisioner, wawancara, serta observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut meliputi berbagai tugas seperti pencegahan dan penanganan kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya. Faktor penghambatnya antara lain jarak tempuh yang jauh, keterbatasan biaya, dan jumlah petugas yang kurang memadai. Misalnya, di Kecamatan Salaman hanya terdapat 27 petugas dengan 7 armada, padahal setiap armada membutuhkan 6 petugas.

Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang

Muhammad Arsy Yogatama — 2024-01-27

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 di Kabupaten Magelang dalam mewujudkan akses pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat efektifitas Indonesia pintar di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang, berdasarkan teori efektifitas menurut Soerjono Soekamto masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor penegakan hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya permasalahan terkait ketepatan sasaran, pelayanan pencairan dana, dan belum adanya data terkait siswa yang memperoleh PIP.

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Produk Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Bagi Anak

Sarah Zahwalisa Aisya — 2024-01-28

Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Kasus ini terjadi akibat adanya cemaran zat berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) dalam obat sirup, termasuk produk dari PT Afirma. Meskipun produk obat harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tetap terjadi karena beberapa produk obat ditemukan mengandung cemaran di atas ambang batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara dengan staff BPOM dan data sekunder berupa undang-undang, buku hukum, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM, didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, bertanggung jawab atas pengawasan obat pre-market dan post-market. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal karena uji sampel obat post-market tidak dilakukan secara menyeluruh, memungkinkan pemasok tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk memasarkan produk dengan cemaran di atas ambang batas. Untuk mengatasi kendala ini, BPOM perlu meningkatkan pengawasan post-market dan menemukan solusi yang relevan agar tidak terulangnya kejadian yang merugikan.

Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian

Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono — 2024-01-29

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, yang merupakan tindak pidana yang perlu mendapat penanganan. Munculnya asas keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan bagi kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan prosedurnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepastian hukum dan prosedur penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan fokus pada penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam konteks hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 memperbolehkan penggunaan asas keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif, yang memberikan kepastian hukum dan prosedur. Meskipun demikian, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal masih memiliki keterbatasan ruang lingkup, dan penanganan yang bersifat signifikan belum diatur secara detail dalam aturan keadilan restoratif, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.