Borobudur Law and Society Journal

Studi Hukum Terhadap Ambiguitas Pengkualifikasian Pengguna dan Pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

Angellia Fitri Wijayanti — 2025-10-06

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pengguna dan pengedar, namun tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas untuk membedakan keduanya sehingga menimbulkan ambiguitas dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas pengaturan mengenai pengguna dan pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasar bahan hukum primer berupa UU No 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dalam UU Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara pengguna dan pengedar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penerapan pasal. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi putusan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau penjelasan lebih rinci dalam UU Narkotika mengenai definisi, kriteria, serta indikator yang jelas untuk membedakan pengguna dan pengedar, termasuk batasan dosis atau jumlah narkotika, niat, dan peran dalam peredaran, agar penegakan hukum dapat lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Pengaruh Dispensasi Perkawinan Terhadap Rentannya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang)

Seno Aji Pamungkas — 2025-10-06

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi kawin dan perceraian yang timbul akibat pernikahan di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang serta menganalisis pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (undang-undang, peraturan terkait, literatur, artikel, dan bahan hukum lainnya) serta penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin meliputi masalah ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan, praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pengetahuan agama, serta faktor perjodohan. Tingginya perceraian pada pasangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh ketidaksiapan baik secara fisik maupun mental dari pasangan yang menikah di usia dini. Kondisi ini kerap menimbulkan konflik, percekcokan, atau pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial

Angga Pradipta Yudha — 2025-10-06

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta cuti bagi narapidana. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan asimilasi diterapkan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mencegah penyebaran virus. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pemberian asimilasi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Magelang. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi asimilasi belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk kedepannya, diharapkan pelaksanaan asimilasi semakin efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan serta mampu membantu narapidana memperoleh kesejahteraan sosial.

Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Aufilana Dwi Choully — 2025-10-06

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online

Farhan Adiyatma Putra — 2025-10-09

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya melalui munculnya praktik promosi judi online di media sosial. Fenomena semakin mengkhawatirkan karena melibatkan peran publik figur seperti influencer, selebgram, dan konten kreator yang secara sadar maupun tidak sadar menyebarluaskan konten bermuatan perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk promosi judi online yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh studi literatur dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa promosi judi online melalui media sosial bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan penyedia platform digital, guna memutus mata rantai penyebaran konten perjudian di ruang digital.