Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)

Abstract

APBN Indonesia menggunakan konsep defisit sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Defisit tersebut didanai dengan pinjaman, baik internal maupun eksternal yang mengandung unsur riba yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan terkadang malah menjurus ke resesi dan depresi ekonomi. Sedangkan, keadaan yang seharusnya defisit dibiayai dengan cara yang tidak mengandung riba dan menjaga kestabilan ekonomi. Menurut data yang ada pada tahun 2010-2015 memperlihatkan defisit yang meningkat diikuti pembiayaan defisit yang meningkat pula. Umer Chapra ia tidak hanya membahas aspek teorits saja, melainkan juga aspek aplikasi sehingga gagasan-gagasanya dalam bidang ekonomi Islam cukup realistis untuk diaplikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 dan untuk melakukan analisa kritik terhadap pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 ditinjau dari pemikiran Umer Chapra. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur, dengan metode analisa kritik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan defisit APBN Indonesia pada tahun 2010-2015 pembiayaan defisit anggaran berasal dari dua sumber, yaitu pembiayaan utang yang terdiri pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri, dan pembiayaan non-utang yang terdiri dari pendapatan pajak, manejemen atau privatisasi BUMN, dan hasil pengelolaan aset. Dari analisa kritik terhadap pembiayaan Defisit Indonesia peniliti melakukan kritik dari 3 unsur yaitu penerimaan, pembiyaan dan pengeluaran APBN. masalah utama adalah pembiayaan defisit APBN menggunakan instrumen utang luar negeri yang mengandung unsur riba dan melemahkan kemampuan APBN selanjutnya, sedangkan ada alternatif lain yaitu sukuk negara untuk menutup defisit APBN tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya utang luar negeri yang dilakukan pemerintah malah melemahkan APBN itu sendiri dengan beban pokok utang dan cicilan bunganya.  Dari sisi non utang penerimaaan pemungutan pajak yang terjadi tidak adil, dan privatisasi BUMN yang terjadi merugikan negara. Sedangkan dari sisi pengeluaran APBN untuk pembiayaan belum memprioritaskan kesejahteraan masyarakat terlihat dari pos anggaran pengeluaran APBN tahun 2010-2015 membengkak pada pos anggaran pertahanan militer.