Article Sidebar
Downloads
Main Article Content
Abstract
Audit Board of Indonesia (BPK) performs audits on the management and accountability of state finances, including those implemented by State Owned Enterprises (SOE). This study aims to see the synchronization of various regulations related to the authority of BPK in conducting SOE audit, as well as audit practices conducted by BPK on SOEs in the period of 20012-2017. This research is conducted by using normative legal research method. Data collection is done through library research by perform a search regulations, scientific books, and other data relevant to the study. Based on the results of the analysis it is known that first, the Acts regulating the state finance, state financial audit, BPK and SOE have been in sync with each other related to the BPK audit of SOEs. BPK audit of SOEs is the authority of BPK's attribution derived from the 1945 Constitution and further regulated in Acts. Second, the implementation of BUMN audits by BPK period 2012-2017 is conduct with three types of audit, namely financial audit, performance audit and a specific purpose audit on state-owned companies in the form of Persero and Perum.
Keywords
Article Details
References
-
Al Rasid, Harun. (1995). Pengertian Keuangan Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 25 No.2, FHUI
Asshiddiqie, Jimly. (2010). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie, Jimly & M Ali Safa’at (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press
Attamimi, A. Hamid S. (1981). Pengertian Keuangan Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.11 No.3, Jakarta: FHUI
BPK, Biro Humas dan Luar Negeri, (2008). Pokok Pikiran Anwar Nasution: Menuju Transparansi dan Akuntabiltas Keuangan Negara, Jakarta
BPKP,”Sejarah Singkat BPKP”, http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp, diakses pada tanggal 6 April 2018
Charda S, Ujang. (2012). Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02, Bandung: STHB
Gofar, Abdullah, (2014). Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Malang: Tunggal Mandiri.
Hakim, Lukman. (2011). Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Vol.4 No 1, Malang: Puskasi FH Universitas Widyagama
Indrati S, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Yogyakarta
Kementeriaan BUMN, “Statistik Jumlah BUMN”, http://www.bumn.go.id/berita/0-Statistik-Jumlah-BUMN, diakses pada tanggal 2 April 2018
Muhdlor, Ahmad Zuhdi. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2 Juli 2012, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, Jakarta
Rasyid Thalib, Abdul. (2011). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Soimin dan Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press
Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Yuridis Vol.1 No.1, Juni 2014, Jakarta: FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Suhartono, “BPK Segera Audit PT Jamsostek”, Kompas 23/11/2011, [https:/ /megapolitan.kompas.com/read/2011/11/23/09511362/bpk.segera.audit.pt jamsostek], diakses pada tanggal 6 April 2018
Suseno, Agung. (2010). Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis dan Birokrasi. Vol.17, Jan-Apr 2010, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Sutedi, Adrian. (2012). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
Tjandra, W. Riawan. (2014). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Peraturan Perundang - undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan