Varia Justicia
KAJIAN YURIDIS PP NO 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Abstract
Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban sangat perlu diperhatikan.
Berdasarkan PP No 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaran pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Keywords
Penyelenggaraan; Pemulihan; KOrban KDRTReferences
Most read articles by the same author(s)
- Andrian Yoga Prantyanto, Heni Hendrawati, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN , Varia Justicia: Vol. 11 No. 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
- Heni Hendrawati, Nurwati Nurwati, Budiharto Budiharto, Children's Criminal Responsibilities: Comparative Study in Islamic and Criminal Law , Varia Justicia: Vol. 14 No. 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
- Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, Nico Sunarko Putra, ASPEK PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERMARTABAT DAN BERINTEGRITAS , Varia Justicia: Vol. 12 No. 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
- Totok Hariyono, Agna Susila, IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DOKTER/ DOKTER GIGI YANG TIDAK MEMBUAT REKAM MEDIK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN , Varia Justicia: Vol. 11 No. 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
- Diska Kurnianto, Agna Susila, Yulia Kurniaty, PELAKSANAAN DEPONERING DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW , Varia Justicia: Vol. 13 No. 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
- Indra Hafid Rahman, Agna Susila, Johny Krisnan, PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI , Varia Justicia: Vol. 12 No. 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
- Agna Susila, Suharso Suharso, Eradication Development of Corruption and Neoliberalism in the Current Era , Varia Justicia: Vol. 14 No. 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
- Setiyo Setiyo, Heni Hendrawati, Agna Susila, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA , Varia Justicia: Vol. 10 No. 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
- Wahyu Adi Susanto, Heni Hendrawati, Basri Basri, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE , Varia Justicia: Vol. 13 No. 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017