PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, secara objektif bagaimana peran partai politik local Aceh dalam mewujudkan demokrasi dan hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik local Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu Lex Specialis Derogate Lex General yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.
Keywords
Partai Politik Lokal AcehReferences
Most read articles by the same author(s)
- Agna Susila, Suharso Suharso, Eradication Development of Corruption and Neoliberalism in the Current Era , Varia Justicia: Vol. 14 No. 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
- Suharso Suharso, Budiharto Budiharto, Regional Regulation concerning Sports Organizing: is it Necessary for Regency in Indonesia? , Varia Justicia: Vol. 15 No. 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019)
- Edy Susanto, Budiharto Budiharto, Suharso Suharso, Dyah Adriantini Sintha Dewi, PELAKSANAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN OLEH PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERIODE 2004-2009) , Varia Justicia: Vol. 10 No. 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
- Hardiyanto Hardiyanto, Suharso Suharso, Budiharto Budiharto, PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020 ( STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL ) , Varia Justicia: Vol. 12 No. 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016