Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagai Upaya Reduksi Gejala Gangguan Kamtibmas

Abstract

Mengacu pada Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri menjelaskan bahwa jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara. Sehingga masyarakat dituntut untuk lebih responsif dan aktif dalam menangani suatu permasalahan kamtibnas di lingkunga mereka tinggal. Pemberdayaan pemuda desa serta menjaga hubungan baik antara polisi dan masyarakat. Salah satu solusi yang diberikan adalah membentuk komunitas masyarakat bernama FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang telah tercantum dalam peraturan Kapolri tersebut.2 Dalam penelitian ini, akan disampaikan hal-hal mengenai FKPM sebagai salah satu solusi terhadap gejala gangguan kamtibnas. Metode yang digunakan adalah normatif eksploratif dan data dianalisis dengan cara statute approach. Berdasarkan hasil penelitian pembentukan FKPM adalah salah satu solusi tepat dalam mengatasi gejala gangguan keamanan serta mewujudkan nawacita Polri dalam upaya menjaga kamtibnas di dalam keterbatasan jumlah personil. Era globalisasi yang menimbulkan banyak permasalahan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan FKPM yang anggotanya merupakan masyarakat proaktif sebagai alat pemecah masalah yang cerdas, kreatif dan cepat karena permasalahan tidak bisa diatasi sendiri oleh Polri.